TUGAS PENG. EKONOMI PEMBANGUNAN
DI SUSUN OLEH:
MELATI PUJIYANA INDIRAGATI
30208795
2 DD 04
UNIVERSITAS GUNADARMA
Pembangunan Daerah
a. Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah
Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi daerah perlu memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi daerah yang dihadapi, dan perlu mengoreksi kebijakan yang keliru. Dengan adanya solusi dan kebijkan tersebut maka pembangunan ekonomi daerah adalah untuk mengurangi disaparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub daerah serta antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
b. Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Daerah
Menurut pandangan Adam Smith kebijaksanaan laissez-faire atau sistem pasar bebas akan memaksimalkan tingkat pembangunan ekonomi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan mempertinggi tingkat spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Perkembangan spesialisasi dan pembagian pekerjaan di antara tenaga kerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi karena spesialisasi akan mempertinggi tingkat produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi.
Kenaikan pendapatan nasional yang disebabkan oleh perkembangan tersebut dan pekembangan penduduk dari masa ke masa, yang terjadi bersama-sama dengan kenaikan dalam pendapatan nasional, akan memperluas pasar dan menciptakan tabungan yang lebih banyak. Dengan begitu para pengusaha untuk mengembangkan teknologi dan melakukan inovasi menjadi lebih besar lagi. Maka perkembangan ekonomi akan berlangsung lagi dan pendapatan per kapita akan terus bertambah tinggi dari masa ke masa.
c. Paradigma Baru Teori Pembangunan Daerah
Paradigma yang digunakan dalam pembangunan daerah adalah sebagai berikut :
- Perlu adanya sistem birokrasi yang komitmen untuk mengutamakan pelayanan pada masyarakat sehingga bisa memberikan pelayanan yang efisien, biaya murah, dan tidak diskriminatif.
- Perlu adanya pemisahan sistem manajemen pengelolaan PNS yang bekerja di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk memperjelas tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- Perlu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam birokrasi (organisasi pemerintahan).
- Perlu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan perundang- undangan yang mendukung reformasi birokrasi serta menyusun undang-undang tentang pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan perilaku aparatur.
- Perlu merumuskan mekanisme keluhan publik terhadap PNS dan merumuskan sanksi pidana terhadap tindak pidana jabatan.
d. Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu usaha yang sistematik dari beberapa pelaku (aktor) baik umum, publik atau pemerintah swasta maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya.
Pola dasar pembangunan daerah, disetujui oleh DPRD. Pemerintah Daerah atas nama Gubernur Kepala Daerah, merupakan pelaksana keputusan yang sudah disetujui oleh DPRD, berupa peraturan daerah dan disahkan oleh Menteri dalam negeri. Repelita daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari pola dasar pembangunan daerah yang dinyatakan berlaku dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah.
Rencana tahunan merupakan pedoman penyusunan APBD sedangkan APBD merupakan tindakan pelaksanaan Repelita Daerah, karena itu harus terlihat jelas kaitan atau hubungan antara anggaran dan repelita, seperti juga halnya hubungan antara GBHN atau pola dasar dengan Repelita Daerah. APBN sebagai komitmen pengeluaran keuangan harus disetujui oleh DPRD.
e. Tahap-tahap Perencanaan Pembangunan Daerah
- Perumusan dan penentuan tujuan
- Pengujian atau analisis opsi atau pilihan yang tersedia
- Pemilihan rangkaian tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan disepakati.
f. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Daerah
- Pemerintah yang kuat dan berwibawa untuk menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban hukum serta persatuan dan perdamaian di dalam negeri karena demi terciptanya peningkatan bekerja dan berusaha yang merupakan pertumbuhan ekonomi.
- Pengadaan investasi untuk memonitor proses pertumbuhan.
- Pertumbuhan ekonomi merupakan investasi yang dilakukan terutama oleh sektor swasta yang dapat menaikkan produktivitas perekonomian. Jadi perlu adanya barang-barang dan pelayanan jasa sosial seperti sanitasi (pemeliharaan kesehatan) dan program pelayanan kesehatan dasar masyarakat, pendidikan, irigasi (pengairan), penyediaan jalan dan jembatan serta fasilitas komunikasi, program-program latihan dan keterampilan, dan program lainnya yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
- Pemerintah mengadakan tabungan dan investasi masyarakat (sektor swasta) untuk memperlancar pembangunan daerah..
- Hambatan sosial utama dalam menaikkan taraf hidup masyarakat adalah jumlah penduduk yang sangat besar dan laju pertumbuhannya yang sangat cepat. Program pemerintahlah yang mampu secara intensif menurunkan laju pertambahan penduduk yang cepat lewat program keluarga berencana dan melaksanakan program-program pembangunan pertanian atau daerah pedesaan yang bisa mengerem atau memperlambat arus urbanisasi (perpindahan ke wilayah lain dari desa atau kota kecil) penduduk pedesaan menuju ke kota-kota besar dan mengakibatkan masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi.
- Pemerintah dapat menciptakan semangat atau spirit untuk mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tidak hanya memerlukan pengembangan faktor penawaran saja, yang menaikkan kapasitas produksi masyarakat, yaitu sumber-sumber alam dan manusia, kapital, dan teknologi tetapi juga faktor permintaan luar negeri. Tanpa kenaikkan potensi produksi tidak dapat direalisasikan.
Hutang Luar Negeri dan Pembiayaan Pembangunan di Indonesia
a. Modal Asing dalam Pembangunan
Modal yang berasal dari luar negeri dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu bantuan luar negeri dan penanaman modal asing. Bantuan luar negeri dapat bersumber dari pemerintah, badan-badan internasional atau dari pihak swasta. Sedang penanaman modal asing pada umumnya berasal dari pihak swasta.
Manfaat melakukan usaha untuk mengerahkan modal luar negeri, yaitu memungkinkan suatu negara mencapai tingkat pembangunan yang direncanakan tanpa menghadapi masalah inflasi. Selain itu juga modal luar negeri biasanya diikuti oleh pemasukan teknologi modern dan pengaliran tenaga-tenaga ahli yang diperlukan. Faktor ini dapat mempercepat proses medernisasi di sektor-sektor yang menerima modal asing tersebut dan mengisi kekurangan tenaga-tenaga ahli yang diperlukan.
Modal asing swasta yang mengalir dari negara-negara berkembang dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu penanaman modal langsung, penanaman modal portofolio, dan pinjaman eksport.
1. Penanaman modal langsung (direct foreign investment) yaitu untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi masalah kekurangan tabungan dan kekurangan mata uang asing.
2. Penanaman modal portofolio (portofolio investment) merupakan penanaman modal dalam bentuk pemilikan surat-surat pinjaman jangka panjang (bond) dan saham-saham dari perusahaan-perusahaan yang terdapat di negara-negara berkembang.
3. Pinjaman eksport (export credits) yaitu pinjaman jangka pendek yang memberikan kesempatan kepada pengusaha-pengusaha atau badan-badan pemerintah di negara-negara berkembang untuk membeli alat-alat modal dan peralatan dalam bentuk kredit yang harus dibayar dalam jangka waktu lima tahun.
b. Motivasi Negara Donor
Aliran modal dari luar negeri merupakan modal yang bukan di dorong oleh tujuan untuk mencari keuntungan dan dana tersebut diberikan kepada negara penerima atau dipinjamkan dengan syarat yang lebih ringan daripada yang berlaku dalam pasar internasional.
Bentuk dari syarat-syarat bantuan yang diberikan kepada suatu negara berkembang tergantung pada banyak faktor, dari faktor ekonomi maupun politik seperti tingkat pendapatan per kapita, tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, tingkat perkembangan perdagangan luar negeri dari negara yang menerima bantuan, hubungan atau ikatan politik di antara negara pemberi dan penerima bantuan, jenis bantuan yang diberikan, dan motif-motif dari negara donor dalam memberikan bantuan. Oleh karena itu suatu negara donor pada umumnya memberikan syarat-syarat berbeda kepada setiap negara yang menerima bantuannya dan syarat-syarat bantuan dari berbagai negara kepada suatu negara juga tidak selalu sama. Walaupun demikian secara umum dikatakan bahwa semakin miskin suatu negara dan semakin rumit masalah pembangunan yang dihadapinya, semakin ringan syarat-syarat bantuan yang diberikan kepadanya.
c. Sumber-sumber Pembiayaan Pembangunan Indonesia
Desentralisasi (pemberian wewenang oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur daerahnya sendiri) telah menyebabkan perubahan mendasar dalam tatanan pemerintahan, sehingga terjadi perubahan pula dalam peran dan fungsi daerah dalam mengelola dan mengembangkan dirinya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan tentang desentralisasi bidang kesehatan yang mengatur pola hubungan pusat dan daerah. Maka jelas disini dijelaskan bahwa pembiayaan pembangunan diperoleh dari Badan Pemerintahan Perencanaan Pembangunan.
d. Struktur Pembiayaan Pembangunan
Penanaman modal asing adalah pendekatan ekonomi industri. Teori siklus produk yang dikembangkan oleh Veron (1966) mengungkapkan bahwa produk baru yang diproduksi di USA didasari oleh ciri khusus pada perekonomian USA, misalnya pendapatan per kapita yang tinggi. Pasar negara-negara industri (Eropa dan Jepang) akan dipenuhi oleh ekspor dan produksi dari negara tersebut. Lokasi industri pada akhirnya akan bergerak dari negara-negara industri maju menuju negara-negara yang sedang berkembang yang memiliki biaya produksi dan tenaga kerja yang lebih rendah.
Pertumbuhan Ekonomi dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan
a. Peranan Lingkungan dalam Perekonomian
Lingkungan memegang peranan penting dalam perekonomian, lingkungan seringkali dikaitkan dengan proses industrialisasi. Proses industrialisasi ini sebenarnya merupakan satu jalur untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Dengan kata lain pembangunan industri merupakan suatu fungsi dari tujuan pokok kesejahteraan rakyat bukan nerupakan kegiatan yang mandiri hanya untuk mencapai fisik saja. Industrialisasi juga tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan mutu SDM dan kemampuannya memanfaatkan secara optimal sumber alam dan sumber daya lainnya. Hal ini berarti lingkungan dalam industrialisasi tersebut sebagai suatu usaha untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja manusia disertai usaha untuk meluaskan ruang lingkup kegiatan manusia.
b. Industrialisasi dan Pembangunan Berkelanjutan
Industri mempunyai peranan sebagai sektor pemimpin ( leading sector ). Leading sector ini maksudnya adalah dengan adanya pembangunan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor pertanian dan sektor jasa misalnya pertumbuhan industri yang pesat akan merangsang pertumbuhan sektor pertanian untuk menyediakan bahan-bahan baku bagi industri. Sektor jasa pun berkembang dengan adanya industrialisasi tersebut, misalnya berdirinya lembaga-lembaga keuangan, lembaga-lembaga pemasaran/periklanan dan sebagainya, yang kesemuanya itu nanti akan mendukung lajunya pertumbuhan industri.
c. Industri dan Eksternalitas dalam Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan berkelanjutan dirumuskan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan mengandung makna jaminan mutu kehidupan manusia dan tidak melampaui kemampuan ekosistem untuk mendukungnya. Dengan demikian pengertian pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Konsep ini mengandung dua unsur :
1. Kebutuhan, khususnya kebutuhan dasar bagi golongan masyarakat yang kurang beruntung, yang amat perlu mendapatkan prioritas tinggi dari semua negara.
2. Keterbatasan, penguasaan teknologi dan organisasi sosial harus memperhatikan keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia pada saat ini dan di masa depan.
Selasa, 05 Januari 2010
TUGAS EKONOMI PEMBANGUNAN
MASALAH KETENAGAKERJAAN
NUSA TENGGARA BARAT
KAB. BIMA
DI SUSUN OLEH:
MELATI PUJIYANA INDIRAGATI
30208795
2 DD 04
UNIVERSITAS GUNADARMA
2009/2010
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena-Nya makalah ini bisa dilaksanakan hingga akhir langkah-langkahnya. Saya juga ucapkan terimakasih kepada Bapak Nurhadi selaku Dosen Pengantar Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan arahan dalam pembuatan makalah ini. Tidak lupa keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan semangat pada saya sehingga saya bisa terus berusaha agar makalah ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
Saya sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk membuat makalah tentang Ketenagakerjaan. Karena tentunya tidak mudah dalam pemerintahan khususnya di daerah Jogjakarta, dengan adanya tenaga kerja atau Sumber Daya Manusia yang sangat banyak dan belum lagi yang tidak produktif ataupun kualitas tenaga kerja yang kurang terampil. Sementara lapangan persediaan untuk tenaga kerja terbatas, dan mengakibatkan ketidakseimbangan antara besarnya jumlah penduduk yang membutuhkan pekerjaan dengan kesempatan kerja yang tersedia.
Untuk itu saya dalam makalah ini mengungkapkan bagaimana keadaan ketenagakerjaan di Nusa Tenggara Barat khususnya di daerah Kabupaten Bima. Dan semoga pemerintah bisa lebih mengembangkan SDM yang ada sehingga produksi dalam sektor-sektor di berbagai bidang bisa berjalan dengan baik.
DAFTAR ISI
COVER i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Perumusan Masalah 2
1.3. Tujuan dan Manfaat 2
BAB PEMBAHASAN
2.1. Ketenagakerjaan di Kabupaten Bima 3
2.2. Upah Tenaga Kerja di Kabupaten Bima 6
2.2.1. Penduduk yang bekerja 6
menurut upah/gaji
2.2.2. Pendapatan dari tenaga kerja 7
Luar Negeri (Remmitance)
KESIMPULAN DAN SARAN
3.1. Kesimpulan 9
3.2. Saran 9
DAFTAR PUSTAKA 10
BAB PENDAHULUAN
1.2. Latar Belakang
Pembangunan nasional adalah semua kegiatan untuk tercapainya pembaharuan kea rah yang lebih baik, dan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, tenaga kerja merupakan salah satu unsur penunjang yang mempunyai peran yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan.
Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Thaun 1997 tentang ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah :
Setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Keadaan di negara-negara berkembang dewasa ini sangat berbeda dengan keadaan di negara-negara maju pada waktu mereka berada pada taraf permulaan dari pembangunan mereka. Salah satu aspek penting yang menciptakan perbedaan yang besar sekali diantara keadaan negara-negara berkembang pada masa ini dengan keadaan negara-negara maju pada waktu mereka baru mulai mengalami pembangunan, bersumber dari perbedaan cirri-ciri dari masalah penduduk yang dihadapi.
Sejak lama banyak ahli ekonomi yang telah menunjukkan tentang terdapatnya tingkat pengangguran terbuka dan tersembunyi yang sangat tinggi sekali di beberapa negara berkembang. Pengangguran musiman sering sekali lebih serius lagi keadaannya. Di samping aspek ini, sifat penting lainnya dari keadaan penduduk di negara-negara berkembang adalah terdapatnya tingkat pertambahan penduduk yang sangat pesat sekali dan menyebabkan di kebanyakan negara-negara tersebut masalah pengangguran yang dihadapi makin lama makin bertambah buruk keadaannya.
Pendapatan nasional adalah terdiri dari pendapatan atau produksi yang diperoleh dari sektor subsisten. Karena produksi batas di sektor subsisten adalah nol, maka dalam keseluruhan proses pertumbuhan ekonomi pendapatan nasional dari sektor subsisten tetap besarnya. Berarti pembangunan ekonomi yang berlaku semat-mata ditimbulkan oleh perluasan produksi sektor kapitalis dan ini menyebabkan peranannya dalam menciptakan pendapatan nasional menjadi bertambah besar apabila tingkat pembangunan bertambah tinggi. Dengan sendirinya tingkat keuntungan yang diperoleh sektor kapitalis, dinyatakan sebagai persentasi dari pendapatan nasional, akan menjadi bertambah tinggi pula pada tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Karena tingkat penanaman modal ditentukan oleh tingkat keuntungan. Maka ini berarti, apabila taraf perkembangan ekonomi lebih tinggi, tingkat penanaman modal akan lebih tinggi juga.
Dalam kaitannya dengan adanya keadaan ketenagakerjaan seperti ini membuat Penulis merasa tertarik menyusun makalah tentang masalah ketenagakerjaan di Nusa Tenggara Barat khususnya di Kabupaten Bima.
1.3. Perumusan Masalah
Dengan adanya penggunaan tenaga kerja, maka permasalahan yang timbul adalah:
1. Bagaimana pelaksanaan penempatan tenaga kerja di Kabupaten Bima?
2. Bagaimana masyarakat dalam menghadapi ketidakseimbangan antara pertambahan penduduk dengan ketersediaan lapangan pekerjaan?
3. Apa yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi situasi seperti ini?
1.4. Tujuan dan Manfaat
• Untuk mengetahui pelaksanaan penempatan tenaga kerja di Kabupaten Bima, sehingga Perda bisa lebih memperhatikan apabila dalam pelaksanaannya belum mencapai targetnya.
• Untuk mengetahui keadaan masyarakat dalam menghadapi ketenagakerjaan di Kabupaten Bima sehingga pemerintah maupun dari masyarakat sendiri bisa belajar agar ketenagakerjaan di daerah tersebut untuk kedepannya lebih baik atau adanya peningkatan.
BAB PEMBAHASAN
2.1. Ketenagakerjaan di Kabupaten Bima
Tersedianya lapangan/kesempatan kerja baru untuk mengatasi peningkatan penawaran tenaga kerja merupakan salah satu target yang harus dicapai dalam pembangunan ekonomi daerah. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi khususnya investasi langsung (direct investment) pada sektor-sektor yang bersifat padat karya, seperti konstruksi, infrastruktur maupun industri pengolahan. Sementara pada sektor jasa, misalnya melalui perdagangan maupun pariwisata. Tenaga kerja adalah orang yang siap masuk dalam pasar kerja sesuai dengan upah yang ditawarkan oleh penyedia pekerjaan. Jumlah tenaga kerja dihitung dari penduduk usia produktif (umur 15 thn–65 thn) yang masuk kategori angkatan kerja (labour force).
Kondisi di negara berkembang pada umumnya memiliki tingkat pengangguran yang jauh lebih tinggi dari angka resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena ukuran sektor informal masih cukup besar sebagai salah satu lapangan nafkah bagi tenaga kerja tidak terdidik. Sektor informal tersebut dianggap sebagai katup pengaman bagi pengangguran. Angka resmi tingkat pengangguran umumnya menggunakan indikator pengangguran terbuka, yaitu jumlah angkatan kerja yang secara sungguh-sungguh, tidak bekerja sama sekali, dan sedang mencari kerja pada saat survei dilakukan. Sementara yang setengah pengangguran dan penganggur terselubung tidak dihitung dalam angka pengangguran terbuka, karena mereka masih menggunakan waktu produktifnya selama seminggu untuk bekerja meskipun tidak sampai 35 jam penuh.
Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2000, penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja adalah 264.802 orang (BPS, 2005) atau 64,48 % dari jumlah penduduk sebesar 410.682 jiwa. Dilihat dari lokasi, sebagian besar tinggal di desa yaitu 211.681 jiwa, sedangkan di kota sebanyak 53.121 jiwa. Dari jumlah angkatan kerja tersebut yang bekerja adalah sebesar 89,01%, sedangkan sisanya 10,99% tidak bekerja atau menganggur. Dilihat aspek gender, sebagian besar yang menganggur adalah wanita (17,42%), sedangkan yang laki-laki sekitar 5,32%.
Apabila dilihat dari jumlah pencari kerja yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima (2006) sebagian besar berpendidikan SMU keatas atau perguruan tinggi, yaitu sekitar 5.217 orang yang terdiri dari diploma III dan sarjana (S1).
Sempitnya lapangan kerja di Kabupaten Bima tidak terlepas dari masih rendahnya potensi ekonomi yang dimanfaatkan terutama pada sektor pertanian. Adapun penyerapan tenaga kerja yang baru lebih banyak mengandalkan sektor jasa pemerintahan melalui kebijakan pemerintah pusat mengangkat tenaga honor daerah menjadi PNS dimana selama 2005 s/d 2009 diperkirakan mencapai lebih dari 5.000 orang.
Hal lain yang perlu diperhatikan dalam analisis ketenagakerjaan adalah berkaitan dengan rasio beban tanggungan atau burden of dependency ratio. Yang dimaksud dengan dependency ratio adalah beban yang ditanggung oleh penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif. Oleh karena itu, semakin banyak penduduk produktif yang tidak bekerja, maka dengan sendirinya akan meningkatkan beban tanggungan.
Kondisi ini juga banyak ditemukan di Kabupaten Bima di mana masyarakatnya tinggal di wilayah pedesaan yang mana laki-laki muda banyak tidak bekerja demikian pula dengan wanitanya. Masalah–masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Bima yang paling menonjol antara lain :
1. Rendahnya minat tenaga kerja untuk menciptakan lapangan kerja baru melalui kegiatan wirausaha, terutama tamatan dari sekolah kejuruan maupun SMA.
2. Kurangnya inovasi di bidang pertanian, industri dan sektor jasa dalam meningkatkan investasi padat tenaga kerja.
3. Tenaga kerja berpendidikan sarjana umumnya bekerja sebagai setengah penganggur karena memasuki bidang yang tidak sesuai dengan keahliannya dan bekerja kurang dari 36 jam per minggu.
4. Minimnya investasi dan pabrik yang dapat menampung tenaga kerja skala besar.
5. Tidak seimbangnya antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, yang disebabkan oleh kualifikasi sarjana di Kabupaten Bima didominasi oleh ilmu–ilmu sosial dibandingkan ilmu–ilmu eksakta yang lebih bersifat aplikatif.
6. Hambatan budaya yang lebih memandang PNS sebagai pekerjaan prestisius, sehingga mematikan kreatifitas untuk bekerja di luar sektor jasa pemerintahan.
Dari kajian tekstual yang dilakukan KPPOD (2006) , dalam aspek kebijakan dan regulasi (Perda/SK Kepala Daerah), peta persoalan umum yang menandai distorsi kebijakan ketenagakerjaan di sejumlah daerah dalam masa pelaksanaan otonomi daerah dewasa ini adalah :
1. Pelanggaran dalam hal perijinan dan pungutan terkait penggunaan tenaga kerja asing. Padahal, Perijinan (menurut Pasal 42 UU No.13 Tahun 2003) maupun pungutan (menurut Pasal 3 PP No.92 Tahun 2002) yang terkait dengan penggunaan TKA berada di pusat.
2. Pungutan yang tidak proporsional dan amat lemah dalam acuan konsiderans (sebagai dasar keputusan).
3. Diskriminasi gender (perbedaan jenis kelamin). Di sejumlah daerah ditemukan cukup banyak perda yang mengatur jam kerja lembur atau ijin kerja lembur malam bagi wanita dan mengenakan pungutan (retribusi) tertentu atasnya.
4. Proteksionisme (perlindungan berlebihan) bagi tenaga kerja lokal. Tidak hanya terjadi dalam sektor pemerintahan, dimana muncul tuntutan preferensi berlebihan bagi putera daerah untuk duduk dalam jabatan-jabatan strategis (politik dan birokrasi), gejala serupa juga terjadi dalam dunia swasta (bahkan tidak sekedar sebagai tuntutan pemerintah) terkait pemberian kesempatan kerja, dimana perusahaan wajib memberikan jatah, yang bahkan dengan patokan kuota tertentu bagi putera daerah untuk sesuatu pekerjaan dalam perusahaan tersebut.
Begitu pentingnya posisi pengaruh faktor Ketenagakerjaan di satu sisi dan banyaknya persoalan pada sisi lain menyebabkan efek serius bagi kelancaran berusaha di daerah. Semua itu menambah biaya tambahan (additional cost) dalam ongkos berbisnis (cost of doing business), baik biaya waktu (banyaknya waktu untuk bernegosiasi dengan pihak buruh dan pemda) maupun biaya material karena berbagai pungutan legal dan ilegal yang ada.
2.2. Upah Tenaga Kerja di Kabupaten Bima
Pemberian Upah tenaga kerja di Kabupaten Bima belum sepenuhya mengikuti Upah Minimum Provinsi. Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2007 ditetapkan sebesar Rp. 645.000 per bulan di mana telah diperhitungkan kebutuhan fisik minimum. Sementara dari hasil observasi di beberapa wilayah Kabupaten Bima, diperoleh informasi bahwa untuk sektor pertanian, upah per hari berkisar antara Rp. 20.000- 30.000 atau paling rendah Rp. 600.000 per bulan apabila menggunakan seluruh waktunya untuk bekerja sebagai buruh tani. Sementara untuk sektor bangunan dan konstruksi , seorang pekerja profesional yang tukang batu dibayar sekitar Rp. 40.000 ribu per hari atau Rp. 1.200.000,- per bulan. Upah untuk pekerja di sektor perdagangan, masih relatif lebih rendah yakni take home pay Rp 200-250 ribu per bulan di mana pekerja yang bersangkutan telah ditanggung kebutuhan makanan. Sedangkan untuk sektor jasa pendidikan, misalnya, masih sangat rendah yaitu sebesar Rp. 250.000 per bulan.
Kendatipun demikian, masyarakat Bima umumnya memiliki pekerjaan lain sehingga dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pada dasarnya banyak tenaga kerja yang bekerja rangkap khususnya setelah hari libur atau pulang kerja.
2.3. Penduduk yang bekerja menurut upah/gaji
Pendapatan hampir selalu dikaitkan dengan aktifitas ekonomi karena ”pendapatan/penghasilan” seseorang atau suatu rumah tangga terangsang untuk bekerja karena besar kecilnya upah atau gaji merupakan salah satu faktor yang menarik seseorang tenaga kerja untuk masuk ke dalam suatu lapangan usaha.
Di Kabupaten Bima, secara umum, upah/gaji yang diterima di daerah perkotaan lebih tinggi dibanding upah/gaji yang diterima di daerah pedesaan. Demikian juga dengan upah/gaji yang diterima oleh laki-laki, lebih besar upah/gaji yang diterima perempuan. Untuk daerah perkotaan upah/gaji yang diterima laki-laki, rata-rata Rp. 640.714,29 per-bulan, sedangkan untuk daerah pedesaan upah/gaji yang diterima mencapai Rp.684.413,85. Upah/gaji perempuan berdasarkan daerah perkotaan atau pedesaan berbeda polanya dengan rata-rata upah/gaji yang diterima oleh laki-laki. Secara umum upah/gaji yang diterima oleh perempuan adalah Rp. 494.214,29. Rata–rata upah/gaji yang diterima perempuan di daerah perkotaan lebih besar dibandingkan dengan upah/gaji yang diterima di pedesaan. Upah/gaji yang diterima perempuan diperkotaan mencapai Rp. 646.500,00, sedangkan didaerah pedesaan sebesar Rp. 468.833,33.
Secara umum, upah/gaji yang diterima oleh penduduk bekerja yang berpendidikan Diploma, yakni sekitar Rp. 1.312.171,43 per bulan. Sedangkan upah/gaji terkecil diterima oleh penduduk bekerja yang tidak/belum pernah bersekolah, yakni rata-rata Rp. 183.571,43 per bulan.
Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan pola gaji tertinggi pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki, gaji tertinggi diterima oleh penduduk bekerja yang berpendidikan Perguruan Tinggi, yakni sekitar Rp. 1.422.000,- sementara pada perempuan, gaji tertinggi diterima penduduk yang berpendidikan Diploma, yakni sekitar Rp. 1.140.000,-. Demikian juga dengan pola gaji terendah, terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki, gaji terendah diterima oleh penduduk bekerja yang tidak/belum pernah bersekolah, dengan rata-rata pendapatan perbulan mencapai Rp. 222.000,-. Sedangkan pada Perempuan, gaji terendah diterima penduduk bekerja yang tidak/belum tamat Sekolah Dasar (SD), dengan rata-rata pendapatan per bulan mencapai Rp. 42.000,-
2.4. Pendapatan dari tenaga kerja Luar Negeri (Remmitance)
Salah satu sumber pendapatan dari masyarakat adalah pendapatan yang bersumber dari tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Berdasarkan data yang dikeluarkan Bank Indonesia Mataram (2007) bahwa sebagian besar tenaga kerja di Nusa Tenggara Barat yang bekerja di luar negeri adalah berasal dari : Pulau Lombok, Kabupaten Sumbawa dan hanya sebagian kecil yang berasal dari Kabupaten Bima dan Dompu.
Rendahnya keinginan tenaga kerja dari Kabupaten Bima untuk bekerja di luar negeri antara lain dipengaruhi oleh hal- hal sebagai berikut :
• Dampak psikologis berita negatif tentang perlakuan tidak manusiawi yang seringkali menimpa sebagian TKI baik secara hukum maupun menyangkut hubungan antara pekerja dan majikan.
• Sebagian besar tenaga kerja di Kabupaten Bima berpendidikan SMA ke atas sehingga preferensi bekerja di luar negeri menjadi rendah karena lebih banyak didominasi oleh tenaga kerja berpendidikan SMA ke bawah.
• Minimnya informasi tentang pekerjaan di luar negeri dan lemahnya fasilitasi oleh PJTKI maupun Balai Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (BPTKLN).
• Umumnya Tenaga kerja dari Kabupaten Bima masih mengandalkan lapangan kerja di dalam negeri seperti: wilayah Jabodetabek, Surabaya, Batam, Kalimantan.
• Sikap PJTKI yang seringkali menelantarkan tenaga kerja khususnya setelah sampai di luar negeri dan kurangnya tanggung jawab perlindungan atau kompensasi terhadap kasus yang merugikan Tenaga Kerja, seperti kasus Malaysia Timur dan beberapa negara lainnya.
Tampaknya pola penempatan TKI di luar negeri sebagaimana data yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB (2006) adalah:
- TKI Pulau Lombok berkonsentrasi di Malaysia
- TKI Kab. Sumbawa berkonsentrasi di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi
- TKI NTB menyebar di Jepang, Korea dan negara di sekitarnya.
KESIMPULAN DAN SARAN
3.1. Kesimpulan
• Sempitnya lapangan kerja di Kabupaten Bima
• Masyarakat yang mengandalkan dengan sektor jasa Pemerintah
• Masih banyak penduduk yang tidak produktif
3.2. Saran
Dengan keadaan demikian membuat masyarakat harus sampai bekerja di Luar Negeri. Untuk itu sebaiknya Pemerintah Kabupaten Bima, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam penempatan TKI di luar negeri beberapa hal berikut:
1. Pemerintah perlu memfasilitasi peningkatan Skill calon TKI baik di bidang otomotif, elektronik, budaya, bahasa dan keterampilan human relations yang dibutuhkan.
2. Kerjasama antara Pemkab, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dan perusahaan pengarah tenaga kerja harus ditingkatkan, guna meningkatkan pengiriman tenaga kerja yang memiliki skill tinggi ke luar negeri.
3. Upaya pengiriman TKI keluar negeri harus menjadi salah satu program guna mengatasi pengangguran yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan meningkatkan koordinasi dengan kementerian tenaga kerja.
4. Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di bawah koordinasi Disnakertrans Kabupaten Bima harus diarahkan pada kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pekerjaan di luar negeri.
5. Perlu diupayakan pembuatan situs Sistem Informasi Ketenagakerjaan yang terpadu
6. Mencegah dan/atau mengatasi praktik ”mafia” pengiriman TKI secara ilegal melalui calo.
7. Pemerintah Daerah perlu menyiapkan dana stimulan atau pinjaman tanpa bunga kepada calon TKI untuk kebutuhan awal meliputi pengurusan administrasi dan lainnya.
DAFTAR PUSTAKA
Sukirno, Sadono. 1985. Ekonomi Pembangunan. Jakarta : Bima Grafika.
www.google.com
MASALAH KETENAGAKERJAAN
NUSA TENGGARA BARAT
KAB. BIMA
DI SUSUN OLEH:
MELATI PUJIYANA INDIRAGATI
30208795
2 DD 04
UNIVERSITAS GUNADARMA
2009/2010
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena-Nya makalah ini bisa dilaksanakan hingga akhir langkah-langkahnya. Saya juga ucapkan terimakasih kepada Bapak Nurhadi selaku Dosen Pengantar Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan arahan dalam pembuatan makalah ini. Tidak lupa keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan semangat pada saya sehingga saya bisa terus berusaha agar makalah ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
Saya sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk membuat makalah tentang Ketenagakerjaan. Karena tentunya tidak mudah dalam pemerintahan khususnya di daerah Jogjakarta, dengan adanya tenaga kerja atau Sumber Daya Manusia yang sangat banyak dan belum lagi yang tidak produktif ataupun kualitas tenaga kerja yang kurang terampil. Sementara lapangan persediaan untuk tenaga kerja terbatas, dan mengakibatkan ketidakseimbangan antara besarnya jumlah penduduk yang membutuhkan pekerjaan dengan kesempatan kerja yang tersedia.
Untuk itu saya dalam makalah ini mengungkapkan bagaimana keadaan ketenagakerjaan di Nusa Tenggara Barat khususnya di daerah Kabupaten Bima. Dan semoga pemerintah bisa lebih mengembangkan SDM yang ada sehingga produksi dalam sektor-sektor di berbagai bidang bisa berjalan dengan baik.
DAFTAR ISI
COVER i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Perumusan Masalah 2
1.3. Tujuan dan Manfaat 2
BAB PEMBAHASAN
2.1. Ketenagakerjaan di Kabupaten Bima 3
2.2. Upah Tenaga Kerja di Kabupaten Bima 6
2.2.1. Penduduk yang bekerja 6
menurut upah/gaji
2.2.2. Pendapatan dari tenaga kerja 7
Luar Negeri (Remmitance)
KESIMPULAN DAN SARAN
3.1. Kesimpulan 9
3.2. Saran 9
DAFTAR PUSTAKA 10
BAB PENDAHULUAN
1.2. Latar Belakang
Pembangunan nasional adalah semua kegiatan untuk tercapainya pembaharuan kea rah yang lebih baik, dan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, tenaga kerja merupakan salah satu unsur penunjang yang mempunyai peran yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan.
Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Thaun 1997 tentang ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah :
Setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Keadaan di negara-negara berkembang dewasa ini sangat berbeda dengan keadaan di negara-negara maju pada waktu mereka berada pada taraf permulaan dari pembangunan mereka. Salah satu aspek penting yang menciptakan perbedaan yang besar sekali diantara keadaan negara-negara berkembang pada masa ini dengan keadaan negara-negara maju pada waktu mereka baru mulai mengalami pembangunan, bersumber dari perbedaan cirri-ciri dari masalah penduduk yang dihadapi.
Sejak lama banyak ahli ekonomi yang telah menunjukkan tentang terdapatnya tingkat pengangguran terbuka dan tersembunyi yang sangat tinggi sekali di beberapa negara berkembang. Pengangguran musiman sering sekali lebih serius lagi keadaannya. Di samping aspek ini, sifat penting lainnya dari keadaan penduduk di negara-negara berkembang adalah terdapatnya tingkat pertambahan penduduk yang sangat pesat sekali dan menyebabkan di kebanyakan negara-negara tersebut masalah pengangguran yang dihadapi makin lama makin bertambah buruk keadaannya.
Pendapatan nasional adalah terdiri dari pendapatan atau produksi yang diperoleh dari sektor subsisten. Karena produksi batas di sektor subsisten adalah nol, maka dalam keseluruhan proses pertumbuhan ekonomi pendapatan nasional dari sektor subsisten tetap besarnya. Berarti pembangunan ekonomi yang berlaku semat-mata ditimbulkan oleh perluasan produksi sektor kapitalis dan ini menyebabkan peranannya dalam menciptakan pendapatan nasional menjadi bertambah besar apabila tingkat pembangunan bertambah tinggi. Dengan sendirinya tingkat keuntungan yang diperoleh sektor kapitalis, dinyatakan sebagai persentasi dari pendapatan nasional, akan menjadi bertambah tinggi pula pada tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Karena tingkat penanaman modal ditentukan oleh tingkat keuntungan. Maka ini berarti, apabila taraf perkembangan ekonomi lebih tinggi, tingkat penanaman modal akan lebih tinggi juga.
Dalam kaitannya dengan adanya keadaan ketenagakerjaan seperti ini membuat Penulis merasa tertarik menyusun makalah tentang masalah ketenagakerjaan di Nusa Tenggara Barat khususnya di Kabupaten Bima.
1.3. Perumusan Masalah
Dengan adanya penggunaan tenaga kerja, maka permasalahan yang timbul adalah:
1. Bagaimana pelaksanaan penempatan tenaga kerja di Kabupaten Bima?
2. Bagaimana masyarakat dalam menghadapi ketidakseimbangan antara pertambahan penduduk dengan ketersediaan lapangan pekerjaan?
3. Apa yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi situasi seperti ini?
1.4. Tujuan dan Manfaat
• Untuk mengetahui pelaksanaan penempatan tenaga kerja di Kabupaten Bima, sehingga Perda bisa lebih memperhatikan apabila dalam pelaksanaannya belum mencapai targetnya.
• Untuk mengetahui keadaan masyarakat dalam menghadapi ketenagakerjaan di Kabupaten Bima sehingga pemerintah maupun dari masyarakat sendiri bisa belajar agar ketenagakerjaan di daerah tersebut untuk kedepannya lebih baik atau adanya peningkatan.
BAB PEMBAHASAN
2.1. Ketenagakerjaan di Kabupaten Bima
Tersedianya lapangan/kesempatan kerja baru untuk mengatasi peningkatan penawaran tenaga kerja merupakan salah satu target yang harus dicapai dalam pembangunan ekonomi daerah. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi khususnya investasi langsung (direct investment) pada sektor-sektor yang bersifat padat karya, seperti konstruksi, infrastruktur maupun industri pengolahan. Sementara pada sektor jasa, misalnya melalui perdagangan maupun pariwisata. Tenaga kerja adalah orang yang siap masuk dalam pasar kerja sesuai dengan upah yang ditawarkan oleh penyedia pekerjaan. Jumlah tenaga kerja dihitung dari penduduk usia produktif (umur 15 thn–65 thn) yang masuk kategori angkatan kerja (labour force).
Kondisi di negara berkembang pada umumnya memiliki tingkat pengangguran yang jauh lebih tinggi dari angka resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena ukuran sektor informal masih cukup besar sebagai salah satu lapangan nafkah bagi tenaga kerja tidak terdidik. Sektor informal tersebut dianggap sebagai katup pengaman bagi pengangguran. Angka resmi tingkat pengangguran umumnya menggunakan indikator pengangguran terbuka, yaitu jumlah angkatan kerja yang secara sungguh-sungguh, tidak bekerja sama sekali, dan sedang mencari kerja pada saat survei dilakukan. Sementara yang setengah pengangguran dan penganggur terselubung tidak dihitung dalam angka pengangguran terbuka, karena mereka masih menggunakan waktu produktifnya selama seminggu untuk bekerja meskipun tidak sampai 35 jam penuh.
Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2000, penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja adalah 264.802 orang (BPS, 2005) atau 64,48 % dari jumlah penduduk sebesar 410.682 jiwa. Dilihat dari lokasi, sebagian besar tinggal di desa yaitu 211.681 jiwa, sedangkan di kota sebanyak 53.121 jiwa. Dari jumlah angkatan kerja tersebut yang bekerja adalah sebesar 89,01%, sedangkan sisanya 10,99% tidak bekerja atau menganggur. Dilihat aspek gender, sebagian besar yang menganggur adalah wanita (17,42%), sedangkan yang laki-laki sekitar 5,32%.
Apabila dilihat dari jumlah pencari kerja yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima (2006) sebagian besar berpendidikan SMU keatas atau perguruan tinggi, yaitu sekitar 5.217 orang yang terdiri dari diploma III dan sarjana (S1).
Sempitnya lapangan kerja di Kabupaten Bima tidak terlepas dari masih rendahnya potensi ekonomi yang dimanfaatkan terutama pada sektor pertanian. Adapun penyerapan tenaga kerja yang baru lebih banyak mengandalkan sektor jasa pemerintahan melalui kebijakan pemerintah pusat mengangkat tenaga honor daerah menjadi PNS dimana selama 2005 s/d 2009 diperkirakan mencapai lebih dari 5.000 orang.
Hal lain yang perlu diperhatikan dalam analisis ketenagakerjaan adalah berkaitan dengan rasio beban tanggungan atau burden of dependency ratio. Yang dimaksud dengan dependency ratio adalah beban yang ditanggung oleh penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif. Oleh karena itu, semakin banyak penduduk produktif yang tidak bekerja, maka dengan sendirinya akan meningkatkan beban tanggungan.
Kondisi ini juga banyak ditemukan di Kabupaten Bima di mana masyarakatnya tinggal di wilayah pedesaan yang mana laki-laki muda banyak tidak bekerja demikian pula dengan wanitanya. Masalah–masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Bima yang paling menonjol antara lain :
1. Rendahnya minat tenaga kerja untuk menciptakan lapangan kerja baru melalui kegiatan wirausaha, terutama tamatan dari sekolah kejuruan maupun SMA.
2. Kurangnya inovasi di bidang pertanian, industri dan sektor jasa dalam meningkatkan investasi padat tenaga kerja.
3. Tenaga kerja berpendidikan sarjana umumnya bekerja sebagai setengah penganggur karena memasuki bidang yang tidak sesuai dengan keahliannya dan bekerja kurang dari 36 jam per minggu.
4. Minimnya investasi dan pabrik yang dapat menampung tenaga kerja skala besar.
5. Tidak seimbangnya antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, yang disebabkan oleh kualifikasi sarjana di Kabupaten Bima didominasi oleh ilmu–ilmu sosial dibandingkan ilmu–ilmu eksakta yang lebih bersifat aplikatif.
6. Hambatan budaya yang lebih memandang PNS sebagai pekerjaan prestisius, sehingga mematikan kreatifitas untuk bekerja di luar sektor jasa pemerintahan.
Dari kajian tekstual yang dilakukan KPPOD (2006) , dalam aspek kebijakan dan regulasi (Perda/SK Kepala Daerah), peta persoalan umum yang menandai distorsi kebijakan ketenagakerjaan di sejumlah daerah dalam masa pelaksanaan otonomi daerah dewasa ini adalah :
1. Pelanggaran dalam hal perijinan dan pungutan terkait penggunaan tenaga kerja asing. Padahal, Perijinan (menurut Pasal 42 UU No.13 Tahun 2003) maupun pungutan (menurut Pasal 3 PP No.92 Tahun 2002) yang terkait dengan penggunaan TKA berada di pusat.
2. Pungutan yang tidak proporsional dan amat lemah dalam acuan konsiderans (sebagai dasar keputusan).
3. Diskriminasi gender (perbedaan jenis kelamin). Di sejumlah daerah ditemukan cukup banyak perda yang mengatur jam kerja lembur atau ijin kerja lembur malam bagi wanita dan mengenakan pungutan (retribusi) tertentu atasnya.
4. Proteksionisme (perlindungan berlebihan) bagi tenaga kerja lokal. Tidak hanya terjadi dalam sektor pemerintahan, dimana muncul tuntutan preferensi berlebihan bagi putera daerah untuk duduk dalam jabatan-jabatan strategis (politik dan birokrasi), gejala serupa juga terjadi dalam dunia swasta (bahkan tidak sekedar sebagai tuntutan pemerintah) terkait pemberian kesempatan kerja, dimana perusahaan wajib memberikan jatah, yang bahkan dengan patokan kuota tertentu bagi putera daerah untuk sesuatu pekerjaan dalam perusahaan tersebut.
Begitu pentingnya posisi pengaruh faktor Ketenagakerjaan di satu sisi dan banyaknya persoalan pada sisi lain menyebabkan efek serius bagi kelancaran berusaha di daerah. Semua itu menambah biaya tambahan (additional cost) dalam ongkos berbisnis (cost of doing business), baik biaya waktu (banyaknya waktu untuk bernegosiasi dengan pihak buruh dan pemda) maupun biaya material karena berbagai pungutan legal dan ilegal yang ada.
2.2. Upah Tenaga Kerja di Kabupaten Bima
Pemberian Upah tenaga kerja di Kabupaten Bima belum sepenuhya mengikuti Upah Minimum Provinsi. Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2007 ditetapkan sebesar Rp. 645.000 per bulan di mana telah diperhitungkan kebutuhan fisik minimum. Sementara dari hasil observasi di beberapa wilayah Kabupaten Bima, diperoleh informasi bahwa untuk sektor pertanian, upah per hari berkisar antara Rp. 20.000- 30.000 atau paling rendah Rp. 600.000 per bulan apabila menggunakan seluruh waktunya untuk bekerja sebagai buruh tani. Sementara untuk sektor bangunan dan konstruksi , seorang pekerja profesional yang tukang batu dibayar sekitar Rp. 40.000 ribu per hari atau Rp. 1.200.000,- per bulan. Upah untuk pekerja di sektor perdagangan, masih relatif lebih rendah yakni take home pay Rp 200-250 ribu per bulan di mana pekerja yang bersangkutan telah ditanggung kebutuhan makanan. Sedangkan untuk sektor jasa pendidikan, misalnya, masih sangat rendah yaitu sebesar Rp. 250.000 per bulan.
Kendatipun demikian, masyarakat Bima umumnya memiliki pekerjaan lain sehingga dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pada dasarnya banyak tenaga kerja yang bekerja rangkap khususnya setelah hari libur atau pulang kerja.
2.3. Penduduk yang bekerja menurut upah/gaji
Pendapatan hampir selalu dikaitkan dengan aktifitas ekonomi karena ”pendapatan/penghasilan” seseorang atau suatu rumah tangga terangsang untuk bekerja karena besar kecilnya upah atau gaji merupakan salah satu faktor yang menarik seseorang tenaga kerja untuk masuk ke dalam suatu lapangan usaha.
Di Kabupaten Bima, secara umum, upah/gaji yang diterima di daerah perkotaan lebih tinggi dibanding upah/gaji yang diterima di daerah pedesaan. Demikian juga dengan upah/gaji yang diterima oleh laki-laki, lebih besar upah/gaji yang diterima perempuan. Untuk daerah perkotaan upah/gaji yang diterima laki-laki, rata-rata Rp. 640.714,29 per-bulan, sedangkan untuk daerah pedesaan upah/gaji yang diterima mencapai Rp.684.413,85. Upah/gaji perempuan berdasarkan daerah perkotaan atau pedesaan berbeda polanya dengan rata-rata upah/gaji yang diterima oleh laki-laki. Secara umum upah/gaji yang diterima oleh perempuan adalah Rp. 494.214,29. Rata–rata upah/gaji yang diterima perempuan di daerah perkotaan lebih besar dibandingkan dengan upah/gaji yang diterima di pedesaan. Upah/gaji yang diterima perempuan diperkotaan mencapai Rp. 646.500,00, sedangkan didaerah pedesaan sebesar Rp. 468.833,33.
Secara umum, upah/gaji yang diterima oleh penduduk bekerja yang berpendidikan Diploma, yakni sekitar Rp. 1.312.171,43 per bulan. Sedangkan upah/gaji terkecil diterima oleh penduduk bekerja yang tidak/belum pernah bersekolah, yakni rata-rata Rp. 183.571,43 per bulan.
Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan pola gaji tertinggi pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki, gaji tertinggi diterima oleh penduduk bekerja yang berpendidikan Perguruan Tinggi, yakni sekitar Rp. 1.422.000,- sementara pada perempuan, gaji tertinggi diterima penduduk yang berpendidikan Diploma, yakni sekitar Rp. 1.140.000,-. Demikian juga dengan pola gaji terendah, terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki, gaji terendah diterima oleh penduduk bekerja yang tidak/belum pernah bersekolah, dengan rata-rata pendapatan perbulan mencapai Rp. 222.000,-. Sedangkan pada Perempuan, gaji terendah diterima penduduk bekerja yang tidak/belum tamat Sekolah Dasar (SD), dengan rata-rata pendapatan per bulan mencapai Rp. 42.000,-
2.4. Pendapatan dari tenaga kerja Luar Negeri (Remmitance)
Salah satu sumber pendapatan dari masyarakat adalah pendapatan yang bersumber dari tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Berdasarkan data yang dikeluarkan Bank Indonesia Mataram (2007) bahwa sebagian besar tenaga kerja di Nusa Tenggara Barat yang bekerja di luar negeri adalah berasal dari : Pulau Lombok, Kabupaten Sumbawa dan hanya sebagian kecil yang berasal dari Kabupaten Bima dan Dompu.
Rendahnya keinginan tenaga kerja dari Kabupaten Bima untuk bekerja di luar negeri antara lain dipengaruhi oleh hal- hal sebagai berikut :
• Dampak psikologis berita negatif tentang perlakuan tidak manusiawi yang seringkali menimpa sebagian TKI baik secara hukum maupun menyangkut hubungan antara pekerja dan majikan.
• Sebagian besar tenaga kerja di Kabupaten Bima berpendidikan SMA ke atas sehingga preferensi bekerja di luar negeri menjadi rendah karena lebih banyak didominasi oleh tenaga kerja berpendidikan SMA ke bawah.
• Minimnya informasi tentang pekerjaan di luar negeri dan lemahnya fasilitasi oleh PJTKI maupun Balai Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (BPTKLN).
• Umumnya Tenaga kerja dari Kabupaten Bima masih mengandalkan lapangan kerja di dalam negeri seperti: wilayah Jabodetabek, Surabaya, Batam, Kalimantan.
• Sikap PJTKI yang seringkali menelantarkan tenaga kerja khususnya setelah sampai di luar negeri dan kurangnya tanggung jawab perlindungan atau kompensasi terhadap kasus yang merugikan Tenaga Kerja, seperti kasus Malaysia Timur dan beberapa negara lainnya.
Tampaknya pola penempatan TKI di luar negeri sebagaimana data yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB (2006) adalah:
- TKI Pulau Lombok berkonsentrasi di Malaysia
- TKI Kab. Sumbawa berkonsentrasi di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi
- TKI NTB menyebar di Jepang, Korea dan negara di sekitarnya.
KESIMPULAN DAN SARAN
3.1. Kesimpulan
• Sempitnya lapangan kerja di Kabupaten Bima
• Masyarakat yang mengandalkan dengan sektor jasa Pemerintah
• Masih banyak penduduk yang tidak produktif
3.2. Saran
Dengan keadaan demikian membuat masyarakat harus sampai bekerja di Luar Negeri. Untuk itu sebaiknya Pemerintah Kabupaten Bima, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam penempatan TKI di luar negeri beberapa hal berikut:
1. Pemerintah perlu memfasilitasi peningkatan Skill calon TKI baik di bidang otomotif, elektronik, budaya, bahasa dan keterampilan human relations yang dibutuhkan.
2. Kerjasama antara Pemkab, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dan perusahaan pengarah tenaga kerja harus ditingkatkan, guna meningkatkan pengiriman tenaga kerja yang memiliki skill tinggi ke luar negeri.
3. Upaya pengiriman TKI keluar negeri harus menjadi salah satu program guna mengatasi pengangguran yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan meningkatkan koordinasi dengan kementerian tenaga kerja.
4. Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di bawah koordinasi Disnakertrans Kabupaten Bima harus diarahkan pada kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pekerjaan di luar negeri.
5. Perlu diupayakan pembuatan situs Sistem Informasi Ketenagakerjaan yang terpadu
6. Mencegah dan/atau mengatasi praktik ”mafia” pengiriman TKI secara ilegal melalui calo.
7. Pemerintah Daerah perlu menyiapkan dana stimulan atau pinjaman tanpa bunga kepada calon TKI untuk kebutuhan awal meliputi pengurusan administrasi dan lainnya.
DAFTAR PUSTAKA
Sukirno, Sadono. 1985. Ekonomi Pembangunan. Jakarta : Bima Grafika.
www.google.com
Langganan:
Postingan (Atom)